LIMA PULUH KOTA, 13 November 2026 — Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (Kesga Gizi) menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pengelolaan Program Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (KB). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kompetensi pengelola program di puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan KB.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Hendra Suryadi, SKM., M.Kes. Dalam pembukaannya, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia kesehatan, khususnya petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kesehatan reproduksi dan KB di tingkat puskesmas.

Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Peserta terdiri atas pengelola program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dari seluruh puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sejumlah materi menjadi fokus pembahasan, di antaranya kebijakan dan regulasi terbaru penyelenggaraan kesehatan reproduksi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, penguatan pengelolaan program kesehatan reproduksi di puskesmas, serta pengelolaan program KB dan pelayanan kontrasepsi. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman petugas terhadap kebijakan sekaligus penerapannya dalam pelayanan kesehatan di lapangan.

Selain penguatan kebijakan dan pelayanan, pembahasan juga diarahkan pada aspek teknis pengelolaan program, meliputi pencatatan dan pelaporan, evaluasi program, serta analisis capaian indikator kesehatan reproduksi dan KB di Kabupaten Lima Puluh Kota. Melalui pembahasan tersebut, petugas diharapkan semakin mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan program dan menentukan langkah tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing puskesmas.

Pertemuan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, serta pembahasan berbagai permasalahan program yang dihadapi puskesmas. Metode ini memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman sekaligus menyampaikan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi dan KB.

Penguatan kapasitas petugas menjadi penting karena pelayanan kesehatan reproduksi dan KB mencakup kebutuhan kesehatan masyarakat sepanjang siklus kehidupan. Pengelolaan program yang baik, didukung pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta koordinasi yang kuat antara Dinas Kesehatan dan puskesmas, menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota berharap pengelola program di seluruh puskesmas semakin kompeten dalam menjalankan tugasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, pelayanan kesehatan reproduksi dan KB di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.